Hukum 

Hukum Perbankan dan Pencegahan Kejahatan Perbankan di Indonesia

Diposkan Oleh:Goken Abdullah , , ,

🏛️ Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan tulang punggung sistem keuangan nasional yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Melalui perbankan, kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit berlangsung dalam skala besar.
Namun, tingginya aktivitas perbankan juga membuka peluang terjadinya kejahatan keuangan, seperti penggelapan, penipuan, pencucian uang, hingga cybercrime. Oleh karena itu, diperlukan hukum perbankan yang kuat dan mekanisme pengawasan ketat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

⚖️ Dasar Hukum Perbankan di Indonesia

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
  6. Peraturan BI, Peraturan OJK, serta ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kerangka hukum ini menjadi fondasi pengawasan perbankan untuk melindungi nasabah dan stabilitas ekonomi.

🏦 Fungsi dan Prinsip Dasar Perbankan

🧾 Fungsi Utama:

  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
  • Menyalurkan dana kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.
  • Menjadi perantara keuangan (financial intermediary).
  • Mendukung stabilitas moneter dan pembangunan ekonomi.

⚖️ Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan:

  1. Kehati-hatian (prudential banking).
  2. Kerahasiaan bank (bank secrecy).
  3. Kepatuhan terhadap regulasi.
  4. Transparansi dan keterbukaan informasi.
  5. Integritas sistem keuangan.

⚠️ Jenis Kejahatan Perbankan di Indonesia

  1. Penggelapan Dana Nasabah — dilakukan oleh oknum internal atau pihak luar.
  2. Pemalsuan Dokumen Perbankan — seperti kartu kredit, rekening, dan surat jaminan.
  3. Kredit Fiktif dan Rekening Ganda.
  4. Pencucian Uang (Money Laundering) melalui transaksi perbankan.
  5. Fraud Internal (Internal Banking Fraud) oleh pegawai bank.
  6. Kejahatan Siber (Cybercrime) — peretasan rekening nasabah dan sistem perbankan.
  7. Skimming dan Phishing.

Kejahatan ini tidak hanya merugikan nasabah tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan nasional.

🧠 Lembaga Pengawas dan Penegakan Hukum Perbankan

1. Bank Indonesia (BI)

  • Menetapkan dan mengawasi kebijakan moneter dan sistem pembayaran.
  • Memastikan stabilitas sistem keuangan.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

  • Mengawasi aktivitas operasional perbankan.
  • Memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran.
  • Menangani pengaduan konsumen sektor keuangan.

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

  • Menganalisis transaksi mencurigakan untuk mendeteksi pencucian uang.
  • Berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

4. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan

  • Menangani penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan perbankan.

5. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

  • Menjamin simpanan nasabah jika bank mengalami kebangkrutan.
  • Melakukan resolusi bank bermasalah.

👩‍⚖️ Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perbankan

  1. Sanksi Administratif
    • Peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin operasional.
  2. Sanksi Pidana (UU Perbankan):
    • Penjara maksimal 15 tahun.
    • Denda hingga Rp200 miliar.
    • Penyitaan aset pelaku.
  3. Sanksi Perdata
    • Ganti rugi kepada nasabah atau pihak yang dirugikan.
  4. Sanksi terhadap Korporasi
    • Bila kejahatan dilakukan oleh badan hukum, sanksi dapat berupa pembekuan atau pencabutan izin.

📊 Contoh Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia

  • Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) — skandal keuangan besar tahun 1998 dengan kerugian negara ratusan triliun rupiah.
  • Kasus Bank Century (2008) — bailout kontroversial yang menimbulkan kerugian besar.
  • Kasus pembobolan rekening nasabah bank swasta (2010–2015) — modus skimming dan fraud internal.
  • Kasus pencucian uang melalui perbankan (2019–2023) — melibatkan jaringan internasional.
  • Kasus BPR bangkrut akibat kredit fiktif.

Kasus-kasus ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan regulasi perbankan.

⚠️ Tantangan Penegakan Hukum Perbankan

  1. Modus kejahatan perbankan semakin canggih dan digital.
  2. Keterlibatan oknum internal memperumit proses pembuktian.
  3. Koordinasi antar lembaga penegak hukum sering belum optimal.
  4. Lemahnya literasi keuangan masyarakat meningkatkan risiko korban penipuan.
  5. Banyak kejahatan lintas negara memerlukan kerja sama internasional.

🌱 Strategi Pencegahan Kejahatan Perbankan

  • Penguatan regulasi dan pengawasan internal bank.
  • Penggunaan teknologi keamanan tinggi (biometrik, AI, enkripsi).
  • Penguatan kerja sama BI, OJK, PPATK, dan kepolisian.
  • Peningkatan literasi keuangan masyarakat.
  • Penegakan hukum yang cepat, tegas, dan transparan.

🧠 Kesimpulan

Hukum perbankan memiliki peran vital dalam menjaga keamanan sistem keuangan nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.
Dengan dasar hukum yang kuat dan lembaga pengawasan yang aktif, Indonesia mampu meminimalkan risiko kejahatan perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat.

Namun, keberhasilan pencegahan kejahatan perbankan sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, penguatan teknologi keamanan, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga data keuangan pribadi.