Jakarta, 14 November 2026 – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026. AHY menegaskan bahwa Demokrat menghormati mekanisme konstitusional dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Menurutnya, kewenangan untuk mengusulkan calon pengganti berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan proses pemilihan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sikap tersebut sekaligus memperjelas posisi Demokrat di tengah munculnya berbagai pembicaraan mengenai sosok yang berpotensi mendampingi Prabowo dalam pemerintahan.
AHY menjelaskan bahwa keputusan Demokrat didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Dengan demikian, partai politik tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi tersebut. AHY menegaskan bahwa Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Presiden Prabowo. Partainya juga menghormati kewenangan MPR sebagai lembaga yang bertugas memilih wakil presiden berdasarkan mekanisme konstitusi. Keputusan itu diambil agar proses pergantian kepemimpinan nasional berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Sebelum menyampaikan sikap resmi, AHY mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konsultasi dilakukan melalui sambungan video pada Jumat pagi ketika Presiden keenam Republik Indonesia tersebut sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. Dalam komunikasi itu, AHY membahas langkah politik yang perlu diambil Demokrat setelah pengunduran diri Gibran. Hasil konsultasi kemudian menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan posisi resmi partai. AHY menyatakan bahwa keputusan tidak mengajukan calon wakil presiden telah sesuai dengan aturan internal Demokrat. Ia juga memastikan sikap tersebut merupakan keputusan organisasi yang telah melalui pembahasan dengan pimpinan partai.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebelumnya disampaikan secara resmi kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah wakil ketua MPR. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit dan menjadi awal proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Presiden Prabowo Subianto kemudian menyampaikan bahwa dirinya menerima keputusan Gibran dengan berat hati. Prabowo juga memberikan penghargaan terhadap pengabdian Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan. Setelah pengunduran diri tersebut, perhatian politik nasional beralih kepada mekanisme pemilihan pengganti dan nama-nama yang kemungkinan diajukan oleh presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya telah menyiapkan tahapan untuk mempercepat pengisian jabatan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses tersebut sejak terjadinya kekosongan jabatan. Presiden juga memiliki waktu untuk mengajukan dua nama calon setelah menerima permintaan resmi dari MPR. Dalam perkembangan terbaru, rapat paripurna MPR untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden pengganti dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026. Jadwal tersebut disepakati melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, perwakilan fraksi partai politik, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai keberlanjutan kepemimpinan nasional.
Di tengah dinamika tersebut, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan ruang bagi mekanisme konstitusional. Ia menekankan bahwa perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional tidak boleh mengganggu aktivitas pemerintahan maupun agenda pembangunan. Menurutnya, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menjalankan berbagai program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. AHY juga mengingatkan agar spekulasi politik tidak mendahului proses yang telah diatur dalam konstitusi. Sikap Demokrat, menurutnya, bertujuan menjaga agar pembahasan mengenai pengganti Gibran tetap berada dalam koridor hukum dan kewenangan lembaga negara. Ia berharap seluruh pihak menghormati tahapan yang sedang berlangsung tanpa menimbulkan ketegangan politik yang tidak diperlukan.
Keputusan Partai Demokrat untuk tidak mengajukan nama calon wakil presiden memperlihatkan sikap organisasi dalam menghadapi perubahan politik setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. AHY menegaskan bahwa partainya akan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai dua nama yang nantinya diajukan kepada MPR. Dengan jadwal pemilihan yang telah disiapkan, perhatian kini tertuju pada proses penentuan calon serta tahapan pengesahan wakil presiden pengganti. Demokrat menyatakan tetap berkomitmen mendukung kelancaran pemerintahan dan keberlanjutan program pembangunan nasional. AHY juga berharap dinamika politik tersebut tidak mengalihkan perhatian pemerintah dari kebutuhan masyarakat. Proses pengisian jabatan wakil presiden diharapkan dapat berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan konstitusi.