Solok, 10 Oktober 2026 – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi bencana setelah terjadinya banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Evaluasi dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana serupa pada masa mendatang. Penanganan tidak hanya perlu berfokus pada pemulihan kondisi masyarakat, tetapi juga mencakup langkah pencegahan dan pengurangan risiko. DPD RI menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga agar sistem penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.
Banjir bandang menjadi salah satu ancaman bencana hidrometeorologi yang membutuhkan perhatian serius di Kabupaten Solok. Kondisi geografis wilayah yang memiliki kawasan perbukitan, aliran sungai, dan permukiman di sekitar daerah aliran air dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Aliran air yang bergerak cepat berpotensi membawa material lumpur, batu, dan kayu sehingga menimbulkan kerusakan pada fasilitas maupun permukiman. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya pemetaan kawasan rawan bencana secara berkala. Pemerintah daerah perlu memastikan hasil pemetaan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan mitigasi yang tepat.
DPD RI menilai evaluasi sistem mitigasi harus mencakup kesiapan infrastruktur serta efektivitas mekanisme peringatan dini kepada masyarakat. Keberadaan sistem pemantauan curah hujan dan kondisi sungai dapat membantu pemerintah mengidentifikasi peningkatan risiko sebelum bencana terjadi. Namun, informasi tersebut harus dapat disampaikan dengan cepat kepada warga yang tinggal di kawasan berbahaya. Jalur komunikasi antara petugas, pemerintah nagari, dan masyarakat perlu diperkuat agar peringatan dapat segera ditindaklanjuti. Dengan sistem yang terintegrasi, proses evakuasi diharapkan dapat dilakukan lebih awal untuk mengurangi risiko korban.
Selain kesiapan teknologi, penataan kawasan permukiman juga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi dampak banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Solok perlu memperhatikan kondisi daerah aliran sungai, sistem drainase, serta penggunaan lahan di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Perubahan tutupan lahan dan gangguan terhadap fungsi lingkungan dapat memengaruhi kemampuan kawasan dalam menyerap serta mengalirkan air hujan. Karena itu, pengelolaan lingkungan perlu menjadi bagian dari strategi mitigasi jangka panjang. Pendekatan tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Penanganan pascabencana juga perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir bandang. Warga yang mengalami kerusakan rumah atau kehilangan akses terhadap fasilitas dasar membutuhkan dukungan agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan secara akurat untuk menentukan prioritas bantuan dan program pemulihan. Perbaikan jalan, jembatan, jaringan air bersih, serta fasilitas umum menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan berdasarkan tingkat kerusakan di lapangan. Pemulihan yang terencana diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan secara aman dan produktif.
DPD RI juga mendorong pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi mengenai tanda-tanda bahaya, jalur evakuasi, dan langkah penyelamatan mandiri dapat membantu warga mengambil keputusan dengan lebih cepat ketika kondisi darurat terjadi. Pelatihan kebencanaan yang melibatkan masyarakat nagari, relawan, dan petugas setempat dapat memperkuat kesiapan di tingkat komunitas. Kegiatan simulasi evakuasi juga diperlukan agar warga memahami prosedur penyelamatan sebelum menghadapi situasi sebenarnya. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting karena penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan respons pemerintah.
Dari sisi kelembagaan, evaluasi mitigasi banjir bandang membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Solok, BPBD, pemerintah provinsi, dan instansi terkait lainnya. Setiap lembaga memiliki peranan dalam penyusunan rencana penanggulangan, pengelolaan informasi, serta penyediaan dukungan ketika terjadi bencana. Pembagian tugas yang jelas dapat membantu menghindari keterlambatan penanganan dan memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk penguatan infrastruktur mitigasi perlu disusun berdasarkan tingkat risiko dan prioritas wilayah. Perencanaan yang terukur menjadi dasar penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
Permintaan DPD RI agar Pemkab Solok mengevaluasi mitigasi pascabanjir bandang menjadi dorongan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman bencana alam. Evaluasi menyeluruh diharapkan menghasilkan langkah nyata, mulai dari perbaikan sistem peringatan dini hingga peningkatan kesiapan jalur evakuasi dan infrastruktur pengendalian banjir. Pemerintah daerah juga perlu memastikan program pemulihan berjalan seiring dengan upaya pencegahan agar kerentanan masyarakat tidak terus berulang. Keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi menjadi bagian penting untuk menciptakan kesiapsiagaan yang lebih kuat. Melalui kerja sama seluruh pihak, Kabupaten Solok diharapkan mampu meningkatkan ketahanan wilayah dan mengurangi dampak banjir bandang pada masa mendatang.