Jakarta, 17 September 2026 – Kementerian Pariwisata menekankan bahwa aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam setiap pengembangan destinasi dan aktivitas pariwisata di Indonesia. Keselamatan dinilai bukan sekadar unsur pendukung, melainkan bagian penting dalam menciptakan pengalaman perjalanan yang aman dan berkualitas bagi wisatawan. Pengelola destinasi, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya mitigasi risiko. Setiap destinasi mempunyai karakteristik dan potensi bahaya yang berbeda sehingga standar keselamatan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kawasan wisata alam, bahari, pegunungan, hingga wisata petualangan membutuhkan prosedur yang berbeda dalam menghadapi keadaan darurat. Penguatan keselamatan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pariwisata nasional.
Penerapan prinsip keselamatan perlu dimulai sejak tahap perencanaan sebuah destinasi atau produk wisata. Pengelola perlu melakukan identifikasi terhadap potensi risiko yang mungkin dihadapi pengunjung sebelum suatu aktivitas ditawarkan secara luas. Kondisi geografis, cuaca, kapasitas kawasan, kualitas infrastruktur, dan karakter kegiatan menjadi beberapa unsur yang perlu diperhitungkan. Hasil pemetaan risiko kemudian dapat digunakan untuk menyusun prosedur operasional yang mudah diterapkan oleh petugas maupun wisatawan. Langkah pencegahan tersebut penting karena penanganan risiko akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sebelum kecelakaan terjadi. Evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala karena kondisi destinasi dapat berubah seiring peningkatan jumlah pengunjung dan perkembangan aktivitas wisata.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem keselamatan pariwisata. Petugas di destinasi perlu memahami prosedur pertolongan pertama, evakuasi, komunikasi darurat, serta tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi insiden. Pelatihan secara berkala dapat membantu memastikan pengetahuan tersebut tetap dapat diterapkan ketika menghadapi situasi sebenarnya. Pada destinasi dengan aktivitas berisiko lebih tinggi, keberadaan pemandu yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya menjadi semakin penting. Pengunjung juga perlu mendapatkan informasi yang jelas sebelum memulai aktivitas sehingga memahami risiko dan aturan yang harus dipatuhi. Keselamatan dengan demikian dibangun melalui kerja sama antara pengelola, petugas, pemandu, dan wisatawan.
Infrastruktur keselamatan juga perlu mengikuti perkembangan suatu kawasan wisata. Jalur evakuasi, papan informasi, titik berkumpul, akses kendaraan darurat, perlengkapan pertolongan pertama, dan sarana komunikasi harus tersedia sesuai kebutuhan destinasi. Untuk wisata bahari, peralatan keselamatan seperti pelampung dan perlengkapan penyelamatan perlu diperiksa secara rutin sebelum digunakan. Kawasan pegunungan dan wisata petualangan membutuhkan penanda jalur serta informasi mengenai kondisi medan yang mudah dipahami pengunjung. Sementara destinasi dengan jumlah wisatawan besar membutuhkan pengaturan kapasitas agar kepadatan tidak menimbulkan risiko tambahan. Infrastruktur tersebut harus dipelihara sehingga tetap berfungsi ketika benar-benar dibutuhkan dalam keadaan darurat.
Kementerian Pariwisata juga mendorong agar pengembangan destinasi mempertimbangkan kesiapan menghadapi bencana. Indonesia memiliki kondisi geografis yang membuat sejumlah wilayah berpotensi menghadapi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, maupun cuaca ekstrem. Destinasi yang berada di kawasan rawan membutuhkan rencana kontingensi yang dapat diterapkan ketika kondisi berubah secara tiba-tiba. Informasi mengenai jalur evakuasi dan titik aman harus tersedia serta dapat diakses wisatawan dengan mudah. Koordinasi dengan pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana, aparat keamanan, dan layanan kesehatan diperlukan untuk mempercepat respons. Simulasi secara berkala juga dapat membantu menguji apakah prosedur yang telah disusun benar-benar dapat berjalan di lapangan.
Informasi cuaca menjadi faktor penting terutama untuk kegiatan wisata alam dan bahari. Perubahan cuaca dapat memengaruhi gelombang laut, arus, jarak pandang, kondisi jalur pendakian, serta berbagai aktivitas luar ruangan lainnya. Pengelola perlu memiliki mekanisme untuk memantau informasi terbaru dan mengambil keputusan apabila kondisi dinilai tidak aman. Penundaan atau penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan ketika risiko keselamatan meningkat. Keputusan seperti itu perlu dikomunikasikan secara jelas kepada wisatawan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Keselamatan harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan aktivitas ketika kondisi lapangan tidak memungkinkan.
Penguatan keselamatan juga berkaitan langsung dengan kualitas dan reputasi destinasi. Wisatawan cenderung membutuhkan kepastian bahwa tempat yang mereka kunjungi memiliki pengelolaan profesional dan prosedur perlindungan yang memadai. Insiden yang tidak ditangani dengan baik dapat memengaruhi kepercayaan terhadap suatu destinasi dan pada akhirnya berdampak terhadap pelaku usaha di sekitarnya. Sebaliknya, standar keselamatan yang konsisten dapat memberikan rasa nyaman sekaligus memperkuat daya saing. Pengalaman wisata tidak hanya dinilai dari keindahan tempat atau kualitas fasilitas, tetapi juga dari kemampuan pengelola memberikan perlindungan kepada pengunjung. Karena itu, investasi dalam keselamatan memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan bisnis pariwisata.
Masyarakat di sekitar destinasi juga memiliki posisi penting dalam membangun lingkungan wisata yang aman. Warga lokal sering kali menjadi pihak yang paling memahami karakter wilayah, perubahan cuaca, kondisi medan, maupun potensi bahaya tertentu. Pengetahuan tersebut dapat dipadukan dengan prosedur keselamatan yang disusun secara profesional. Kelompok sadar wisata dan pelaku usaha lokal dapat dilibatkan dalam edukasi, pengawasan, serta penyampaian informasi kepada pengunjung. Partisipasi masyarakat juga membantu mempercepat respons awal ketika terjadi keadaan darurat sebelum bantuan tambahan tiba. Kolaborasi tersebut membuat keselamatan menjadi bagian dari budaya pengelolaan destinasi dan bukan hanya kewajiban administratif.
Wisatawan pada saat yang sama mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti aturan keselamatan yang telah ditetapkan. Pengunjung perlu memperhatikan peringatan, batas kawasan, kondisi cuaca, kemampuan fisik, serta petunjuk dari pengelola atau pemandu. Aktivitas yang dilakukan di luar prosedur dapat meningkatkan risiko tidak hanya bagi wisatawan bersangkutan, tetapi juga bagi petugas yang harus melakukan penyelamatan. Informasi mengenai keselamatan karena itu perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat. Untuk destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, penyediaan informasi dalam beberapa bahasa dapat membantu meningkatkan pemahaman. Edukasi yang konsisten diharapkan membentuk kebiasaan berwisata secara lebih bertanggung jawab.
Penekanan Kementerian Pariwisata terhadap keselamatan pada akhirnya menjadi bagian dari upaya membangun pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan jumlah kunjungan perlu diimbangi dengan kesiapan destinasi menghadapi berbagai risiko yang dapat muncul. Standar operasional, kompetensi sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, mitigasi bencana, dan edukasi wisatawan harus berjalan secara terpadu. Pemerintah daerah dan pengelola destinasi juga perlu melakukan evaluasi secara berkala agar sistem keselamatan mengikuti perubahan kondisi di lapangan. Dengan pengelolaan yang semakin profesional, wisatawan dapat memperoleh pengalaman perjalanan yang tidak hanya menarik tetapi juga memberikan rasa aman. Keselamatan menjadi fondasi penting agar perkembangan industri pariwisata memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap wisatawan, pekerja, dan masyarakat di sekitar destinasi.