Jakarta, 8 September 2026 – Pemakaman mantan komandan militer Serbia Bosnia Ratko Mladic di Beograd berubah menjadi persoalan politik besar menjelang rencana pemilu parlemen Serbia yang diperkirakan berlangsung lebih awal. Ribuan orang menghadiri prosesi pemakaman Mladic pada Senin, 7 September 2026, sementara penghormatan militer yang diberikan kepadanya memicu kecaman dari Uni Eropa dan kembali membuka perdebatan mengenai warisan perang Bosnia. Mladic meninggal pada 27 Agustus ketika menjalani hukuman penjara seumur hidup di Den Haag setelah dinyatakan bersalah atas genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di Serbia, sebagian masyarakat masih memandang mantan jenderal tersebut sebagai pahlawan, sementara bagi keluarga korban perang Bosnia namanya menjadi simbol kekejaman konflik 1990-an. Perbedaan pandangan yang sangat tajam itu kini memasuki arena politik ketika Presiden Serbia Aleksandar Vucic menghadapi persaingan elektoral yang diperkirakan jauh lebih ketat dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.
Prosesi pemakaman berlangsung di tengah kerumunan besar yang memenuhi sejumlah jalan di Beograd. Patriark Porfirije, pemimpin Gereja Ortodoks Serbia, memimpin upacara keagamaan sebelum Mladic dimakamkan di Pemakaman Topcider sesuai keinginannya. Peti jenazahnya dibawa dengan pengawalan militer, sementara orkestra militer turut mengiringi prosesi dan sejumlah pejabat pemerintah Serbia menghadiri acara tersebut. Menteri Pertahanan Bratislav Gasic dan Menteri Kehakiman Nenad Vujic termasuk di antara pejabat yang hadir, bersama putra Presiden Vucic, Danilo. Vucic sendiri tidak menghadiri pemakaman karena memiliki agenda menerima kunjungan Presiden Uzbekistan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Meski bukan pemakaman kenegaraan, penggunaan unsur militer membuat acara tersebut dipandang banyak pihak sebagai bentuk penghormatan resmi terhadap sosok yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan berat selama perang Bosnia.
Mladic merupakan komandan utama Tentara Republik Srpska selama perang Bosnia yang berlangsung pada 1992 hingga 1995 setelah pecahnya Yugoslavia. Pengadilan internasional menyatakan dirinya bertanggung jawab atas genosida Srebrenica pada Juli 1995, ketika sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki Bosniak Muslim dibunuh setelah pasukan Serbia Bosnia menguasai wilayah yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona aman Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia juga dinyatakan bertanggung jawab atas pengepungan Sarajevo selama sekitar 43 bulan yang menewaskan ribuan warga. Mladic kemudian ditangkap pada 2011 setelah bertahun-tahun menjadi buronan dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan tersebut tetap berlaku hingga dirinya meninggal di Den Haag pada usia 84 tahun. Warisan Mladic sampai sekarang menjadi salah satu isu paling sensitif dalam hubungan Serbia, Bosnia-Herzegovina, dan negara-negara Eropa lainnya.
Pemakaman tersebut langsung memicu reaksi keras dari Uni Eropa, terlebih Serbia telah berstatus sebagai negara kandidat anggota blok tersebut selama bertahun-tahun. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyatakan gambar-gambar dari pemakaman Mladic mengejutkan dan kembali mempertanyakan kesesuaian tindakan Serbia dengan nilai-nilai yang menjadi dasar keanggotaan Uni Eropa. Komisioner Perluasan Uni Eropa Marta Kos bahkan membatalkan kunjungan ke Serbia setelah muncul berbagai bentuk penghormatan terhadap Mladic menyusul kematiannya. Uni Eropa menegaskan pemuliaan terhadap penjahat perang, penyangkalan genosida, dan upaya merevisi sejarah bertentangan dengan nilai fundamental Eropa. Polemik tersebut berpotensi semakin memperumit proses aksesi Serbia yang sebelumnya sudah menghadapi berbagai hambatan terkait demokrasi, supremasi hukum, kebebasan media, serta hubungan Beograd dengan Rusia.
Vucic merespons kritik tersebut dengan menegaskan pemerintah tidak dapat melarang masyarakat menghadiri pemakaman atau mencegah keluarga menguburkan Mladic secara layak. Ia berusaha menempatkan pemerintah di posisi yang tidak sepenuhnya mengambil alih prosesi, tetapi juga tidak menolak penghormatan yang diberikan kepada mantan komandan tersebut. Posisi itu dinilai mencerminkan tantangan politik yang dihadapi Vucic ketika harus menjaga dukungan pemilih nasionalis sekaligus mempertahankan jalur diplomatik menuju Uni Eropa. Serbia selama bertahun-tahun menjalankan kebijakan luar negeri yang berusaha menjaga hubungan dengan Brussel sekaligus mempertahankan kedekatan historis dan politik dengan Rusia. Kontroversi Mladic membuat keseimbangan tersebut semakin sulit dipertahankan. Tekanan internasional dapat menjadi masalah bagi ambisi integrasi Eropa, sementara mengambil jarak terlalu jauh dari Mladic berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari sebagian basis nasionalis di dalam negeri.
Dimensi politik menjadi semakin kuat karena Vucic diperkirakan segera mengumumkan pemilu parlemen lebih awal, dengan pemungutan suara berpotensi digelar pada 25 Oktober 2026. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, blok politik yang berkuasa menghadapi kemungkinan persaingan sangat ketat dari gerakan yang tumbuh melalui demonstrasi mahasiswa. Sejumlah pengamat memperkirakan dukungan terhadap kubu pemerintah dan kelompok yang didukung gerakan mahasiswa berada pada tingkat yang relatif berimbang, meskipun survei politik Serbia sendiri kerap diperdebatkan kredibilitasnya. Dalam situasi seperti itu, mobilisasi beberapa persen pemilih dapat menjadi penentu hasil pemilu. Sentimen nasionalisme yang muncul setelah kematian dan pemakaman Mladic kemudian menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kalkulasi politik. Baik pemerintah maupun oposisi harus mempertimbangkan bagaimana sikap mereka terhadap isu tersebut akan diterima kelompok pemilih yang memiliki pandangan kuat mengenai sejarah perang Yugoslavia.
Gerakan mahasiswa yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Vucic justru cenderung tidak banyak membahas Mladic maupun kontroversi pemakamannya. Strategi tersebut dipandang sebagai upaya mempertahankan fokus pada isu yang selama ini menjadi dasar gerakan mereka, seperti supremasi hukum, demokrasi, transparansi, dan pemberantasan korupsi. Gelombang protes mahasiswa berkembang setelah runtuhnya kanopi Stasiun Kereta Novi Sad yang telah direnovasi pada November 2024 dan menewaskan 16 orang. Tragedi itu memicu kemarahan publik serta pertanyaan mengenai kualitas pembangunan, tata kelola proyek, dan dugaan korupsi. Aksi kemudian berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah yang berlangsung panjang dan mampu mengumpulkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Menjelang pemilu, kelompok tersebut berusaha membangun platform politik yang dapat diterima pemilih dengan latar belakang ideologi berbeda, termasuk mereka yang memiliki pandangan nasionalis.
Pengamat politik menilai isu Mladic dapat dimanfaatkan untuk memperkuat narasi patriotisme sekaligus menggambarkan lawan politik sebagai kelompok yang terlalu dekat dengan tuntutan Barat. Sentimen mengenai perang Yugoslavia masih kuat di sebagian masyarakat Serbia, terutama karena terdapat keyakinan bahwa korban dari etnis Serbia tidak memperoleh perhatian dan keadilan yang seimbang. Narasi tersebut selama bertahun-tahun menjadi bagian dari perdebatan politik mengenai hubungan Serbia dengan Barat. Media yang dekat dengan pemerintah juga memberikan ruang besar terhadap pemakaman Mladic, sementara kritik terhadap penghormatan tersebut sering kali dibingkai sebagai serangan terhadap Serbia. Dalam lingkungan politik yang terpolarisasi, sejarah perang dapat kembali digunakan untuk membangkitkan emosi pemilih. Namun, efektivitas isu tersebut sampai hari pemungutan suara belum dapat dipastikan karena perhatian publik juga tertuju pada persoalan ekonomi, korupsi, pelayanan publik, dan kondisi demokrasi.
Dampak pemakaman Mladic juga meluas ke hubungan Serbia dengan Bosnia-Herzegovina. Pemerintah Bosnia mengambil langkah diplomatik keras dengan mengusir dua diplomat Serbia dan mengurangi personel kedutaannya di Beograd sebagai bentuk protes terhadap perlakuan yang diberikan kepada Mladic. Menteri Luar Negeri Bosnia-Herzegovina Elmedin Konakovic menilai penghormatan militer serta kehadiran pejabat Serbia telah melewati batas yang dapat diterima. Bagi keluarga korban Srebrenica maupun pengepungan Sarajevo, prosesi tersebut kembali membuka luka perang yang belum sepenuhnya pulih meskipun konflik berakhir lebih dari tiga dekade lalu. Ketegangan diplomatik tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai Mladic bukan semata-mata persoalan sejarah, melainkan masih dapat memengaruhi hubungan politik Balkan saat ini. Serbia kini menghadapi tekanan untuk menunjukkan komitmen terhadap rekonsiliasi regional sekaligus mempertahankan stabilitas politik domestiknya.
Pemakaman Ratko Mladic pada akhirnya menjadi ujian bagi kemampuan Vucic menjaga keseimbangan antara nasionalisme domestik, tekanan elektoral, hubungan regional, dan ambisi Serbia bergabung dengan Uni Eropa. Dukungan terhadap Mladic di sebagian masyarakat memberikan ruang politik bagi pemerintah untuk memainkan sentimen patriotisme, tetapi langkah tersebut membawa konsekuensi diplomatik yang semakin besar. Uni Eropa telah memberikan sinyal bahwa glorifikasi terhadap tokoh yang dinyatakan bersalah atas genosida tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap kelayakan Serbia menjadi anggota blok tersebut. Pada saat bersamaan, gerakan mahasiswa terus berupaya mengarahkan kompetisi politik menuju isu korupsi, demokrasi, dan supremasi hukum tanpa terjebak terlalu jauh dalam perdebatan sejarah perang. Dengan pemilu yang diperkirakan berlangsung pada akhir Oktober, pertarungan narasi politik masih dapat berubah dengan cepat. Kontroversi pemakaman Mladic mungkin memberikan dorongan jangka pendek terhadap mobilisasi pemilih nasionalis, tetapi persoalan ekonomi, pemerintahan, hubungan dengan Eropa, dan tuntutan perubahan politik kemungkinan tetap menjadi faktor utama yang menentukan pilihan warga Serbia.