Sofia, 8 Oktober 2026 – Presiden Bulgaria Iliana Iotova menyerukan penghentian sementara aktivitas militer di Laut Hitam sebagai langkah untuk meredakan ketegangan akibat konflik Rusia dan Ukraina. Usulan tersebut disampaikan setelah meningkatnya ancaman keamanan terhadap kapal dagang dan infrastruktur penting di kawasan perairan tersebut. Pemerintah Bulgaria menilai eskalasi serangan menggunakan pesawat nirawak dan drone laut telah menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan pelayaran internasional. Kondisi ini mendorong Sofia mengusulkan pendekatan diplomatik yang melibatkan negara-negara di sekitar Laut Hitam. Penghentian sementara pertempuran diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman dan stabil.
Seruan tersebut mengemuka setelah pertemuan Dewan Konsultatif Keamanan Nasional Bulgaria pada Rabu, 7 Oktober 2026. Pertemuan itu membahas meningkatnya ancaman terhadap keamanan maritim dan infrastruktur strategis Bulgaria akibat perang yang masih berlangsung di Ukraina. Iotova menyatakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina telah menyebabkan kemerosotan signifikan dalam situasi keamanan kawasan Laut Hitam. Peningkatan penggunaan sistem persenjataan tanpa awak dinilai memperbesar kemungkinan terjadinya serangan terhadap kapal sipil maupun fasilitas penting. Pemerintah Bulgaria menekankan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berdampak terhadap negara yang terlibat langsung dalam peperangan, tetapi juga negara tetangga yang memiliki kepentingan ekonomi di kawasan.
Ketegangan semakin meningkat setelah dua kapal dagang dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan Laut Hitam dekat Bulgaria pada 6 Oktober 2026. Kapal berbendera Togo bernama Alfa Watan dilaporkan tenggelam, sementara kapal berbendera Palau bernama Able mengalami kebakaran akibat serangan tersebut. Seluruh 18 awak kapal Able berhasil diselamatkan, sedangkan awak Alfa Watan dilaporkan hilang setelah insiden. Otoritas Bulgaria masih menyelidiki asal serangan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah menegaskan pentingnya penyelidikan menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan mengenai pelaku serangan yang membahayakan keselamatan pelayaran tersebut.
Dalam usulannya, Bulgaria mendorong pembicaraan antara enam negara yang berbatasan dengan Laut Hitam, yakni Bulgaria, Rumania, Turki, Georgia, Rusia, dan Ukraina. Dialog tersebut diarahkan untuk membahas kemungkinan penerapan moratorium aktivitas militer di kawasan perairan. Selain penghentian sementara pertempuran, Bulgaria menginginkan Laut Hitam dikembangkan menjadi kawasan keamanan bersama yang menjamin kebebasan pelayaran. Upaya tersebut membutuhkan kesepakatan politik dan mekanisme pengawasan yang dapat diterima oleh negara-negara terkait. Namun, tercapainya kesepakatan diperkirakan menghadapi tantangan karena Rusia dan Ukraina masih berada dalam konflik bersenjata.
Bulgaria juga berencana memperkuat komunikasi dengan Rumania dan Turki untuk menyusun langkah bersama dalam menghadapi ancaman terhadap kapal perdagangan. Ketiga negara tersebut merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang memiliki wilayah pesisir Laut Hitam. Kerja sama regional dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan pemantauan aktivitas maritim dan mempercepat respons terhadap insiden keamanan. Pemerintah Bulgaria turut mempertimbangkan penguatan sistem pengawasan udara, pertahanan pesisir, dan teknologi penangkal drone. Meski demikian, Iotova menilai konsultasi berdasarkan Pasal 4 NATO belum diperlukan pada tahap ini karena persoalan tersebut masih dapat dibahas melalui mekanisme koordinasi yang tersedia.
Keamanan Laut Hitam memiliki arti strategis bagi perdagangan internasional karena kawasan tersebut menjadi jalur pengangkutan berbagai komoditas penting. Perairan ini digunakan untuk distribusi hasil pertanian, energi, dan berbagai barang perdagangan yang menghubungkan negara-negara kawasan dengan pasar global. Gangguan terhadap aktivitas pelayaran dapat meningkatkan biaya transportasi, memperbesar risiko asuransi, serta memengaruhi kelancaran distribusi barang. Bulgaria mengingatkan bahwa terganggunya pengiriman gandum melalui Laut Hitam juga berpotensi menimbulkan persoalan ketahanan pangan di sejumlah negara. Karena itu, perlindungan kapal sipil menjadi salah satu perhatian utama dalam usulan penghentian sementara aktivitas militer.
Selain mengandalkan kerja sama regional, Bulgaria ingin membawa persoalan keamanan Laut Hitam ke forum internasional, termasuk Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Bulgaria mendorong keterlibatan mekanisme internasional untuk membantu penyelidikan teknis dan hukum terhadap serangan yang menimpa kapal dagang. Usulan tersebut juga mencakup pembahasan mengenai jaminan kebebasan navigasi dan perlindungan keselamatan pelayaran berdasarkan hukum internasional. Bulgaria berencana mengangkat persoalan keamanan kawasan dalam pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa yang dijadwalkan berlangsung pada 15–16 Oktober 2026. Langkah diplomatik ini diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap upaya pencegahan eskalasi konflik di perairan Laut Hitam.
Seruan Presiden Iliana Iotova menunjukkan meningkatnya kekhawatiran Bulgaria terhadap dampak perang Rusia dan Ukraina yang meluas ke jalur perdagangan internasional. Usulan moratorium pertempuran di Laut Hitam belum menjadi kesepakatan bersama dan masih memerlukan pembahasan dengan seluruh negara yang berkepentingan. Keberhasilan inisiatif tersebut akan bergantung pada kesediaan para pihak untuk melakukan dialog dan menyepakati langkah pengamanan yang dapat dilaksanakan. Sementara itu, penyelidikan terhadap serangan kapal dagang tetap menjadi perhatian untuk memastikan tanggung jawab atas insiden yang terjadi. Bulgaria berharap pendekatan diplomatik dan kerja sama keamanan regional dapat membantu menurunkan risiko konflik sekaligus menjaga keselamatan masyarakat serta aktivitas ekonomi di kawasan Laut Hitam.