Jakarta, 1 September 2026 – Wakil Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini. Kesiapsiagaan dinilai perlu dilakukan sebelum kebakaran meluas, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi selama musim kemarau. Pemerintah daerah juga diminta tidak hanya mengandalkan upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi membangun sistem pencegahan dan deteksi dini yang berjalan secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut dinilai penting karena karhutla dapat berkembang cepat dan memberikan dampak lintas wilayah. Pemerintah pusat mendorong agar seluruh unsur di daerah memperkuat koordinasi untuk mengurangi risiko tersebut.
Pencegahan sejak awal dapat dilakukan melalui pemantauan titik rawan, patroli lapangan, serta penguatan sistem deteksi terhadap potensi kebakaran. Pemerintah daerah perlu memastikan informasi mengenai kondisi lahan dan potensi munculnya titik api dapat diterima petugas secara cepat. Respons yang dilakukan sejak api masih berukuran kecil akan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas. Karena itu, kesiapan personel, peralatan, posko, dan jalur komunikasi menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Setiap daerah juga perlu menyesuaikan langkah mitigasi dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Wamendagri menilai koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam pengendalian karhutla. Pemerintah daerah perlu melibatkan BPBD, pemadam kebakaran, aparat TNI dan Polri, perangkat desa, dunia usaha, serta masyarakat dalam upaya pencegahan. Kolaborasi tersebut diperlukan karena kebakaran dapat terjadi di wilayah yang memiliki keterkaitan ekologis maupun administratif dengan daerah lain. Penanganan yang hanya dilakukan oleh satu instansi berisiko tidak berjalan maksimal ketika kebakaran membutuhkan sumber daya tambahan. Sinergi sejak tahap pencegahan diharapkan membuat respons terhadap potensi kebakaran menjadi lebih cepat dan terarah.
Selain memperkuat koordinasi, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapan aparatur hingga tingkat desa dan kelurahan. Aparatur di tingkat paling dekat dengan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mengenali kondisi lingkungan dan melaporkan potensi kebakaran. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan secara sembarangan serta cara melaporkan titik api. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting karena sebagian kebakaran dapat dipicu oleh aktivitas manusia. Dengan keterlibatan masyarakat, upaya pencegahan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Pencegahan karhutla juga perlu didukung dengan perencanaan dan penganggaran yang memadai. Pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan untuk patroli, pemantauan, peralatan, pelatihan, serta kegiatan sosialisasi masuk dalam prioritas. Ketersediaan anggaran akan menentukan kemampuan daerah dalam menjaga kesiapan personel dan sarana penanganan kebakaran. Penguatan kapasitas aparatur juga perlu dilakukan secara berkala agar mereka mampu merespons situasi darurat dengan tepat. Perencanaan yang matang akan membantu daerah bergerak lebih cepat ketika indikator risiko kebakaran mulai meningkat.
Kondisi musim kemarau membuat kewaspadaan terhadap karhutla semakin penting. Cuaca yang lebih panas dan kering dapat membuat vegetasi serta lahan lebih mudah terbakar, sementara angin berpotensi mempercepat penyebaran api. Wilayah gambut juga memiliki tantangan tersendiri karena api dapat menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan. Karena itu, pemantauan terhadap wilayah rawan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika sudah muncul laporan kebakaran. Pemerintah daerah perlu menggunakan informasi cuaca dan kondisi lingkungan sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesiapsiagaan.
Penguatan pencegahan juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pengendalian karhutla secara terpadu. Kementerian Kehutanan sebelumnya menekankan pentingnya patroli terpadu dan mandiri di desa-desa rawan, optimalisasi sistem deteksi dini, serta penguatan peran masyarakat dalam pengendalian kebakaran. Pemerintah juga mendorong pendekatan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai salah satu upaya mengurangi risiko kebakaran. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan harus dilakukan melalui kombinasi pemantauan, kesiapan respons, edukasi, dan pengelolaan lahan yang lebih aman.
Wamendagri juga mendorong agar pemerintah daerah tidak bekerja berdasarkan ego kewilayahan ketika menghadapi ancaman karhutla. Dampak asap dan kebakaran dapat melampaui batas administratif sehingga kerja sama antardaerah menjadi penting. Pertukaran informasi, pengerahan sumber daya, serta dukungan personel dan peralatan dapat dilakukan apabila suatu daerah menghadapi kondisi yang membutuhkan penanganan lebih besar. Pola kerja sama tersebut dapat mempercepat respons sekaligus mencegah keterlambatan dalam menangani titik api. Pemerintah daerah diharapkan membangun mekanisme koordinasi sebelum kondisi darurat terjadi.
Dengan memperkuat pencegahan sejak dini, pemerintah berharap jumlah kejadian dan luas karhutla dapat ditekan. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan melindungi kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat, kualitas udara, aktivitas ekonomi, serta keselamatan warga. Pemda perlu memastikan sistem peringatan dini, patroli, edukasi masyarakat, dan kesiapan pemadaman berjalan secara berkesinambungan. Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah juga harus terus diperkuat agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani. Pencegahan yang dilakukan secara konsisten diharapkan mampu mengurangi risiko karhutla sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.