Jakarta, 1 Oktober 2026 – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington tetap dapat mengirim kembali pasukannya ke Irak apabila perkembangan keamanan membuat langkah tersebut diperlukan. Pernyataan itu disampaikan setelah militer AS menyelesaikan penarikan pasukan terakhirnya dari Irak pada 30 September 2026, mengakhiri misi koalisi yang berfokus pada pemberantasan kelompok ISIS. Trump pada saat yang sama menyambut berakhirnya misi tersebut sebagai perkembangan positif bagi Amerika Serikat. Meski pasukan telah ditarik, Washington menegaskan tetap memperhatikan ancaman keamanan yang dapat muncul kembali di Irak maupun kawasan sekitarnya.
Penarikan terbaru merupakan bagian dari kesepakatan yang dicapai Washington dan Baghdad pada 2024 untuk mengakhiri misi militer koalisi. Sebagian besar pasukan AS dan koalisi mulai meninggalkan berbagai pangkalan di Irak sejak Oktober 2025. Personel yang masih berada di wilayah Kurdistan Irak kemudian ditarik pada tahap terakhir menjelang tenggat akhir September 2026. Dengan selesainya proses tersebut, tanggung jawab utama atas keamanan Irak diserahkan kepada pemerintah dan pasukan keamanan negara itu.
Amerika Serikat sebelumnya pernah menarik pasukannya dari Irak pada 2011 setelah keterlibatan militer yang dimulai dengan invasi pada 2003. Namun, pasukan AS kembali ke negara tersebut pada 2014 atas permintaan pemerintah Irak ketika ISIS menguasai wilayah yang luas. Koalisi internasional kemudian membantu pasukan Irak merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok tersebut. Pengalaman itu menjadi salah satu latar belakang mengapa kemungkinan keterlibatan kembali tetap menjadi bagian dari pembahasan keamanan.
Komando Pusat AS menyatakan pasukan Amerika dan koalisi yang berada di kawasan tetap siap merespons apabila ancaman ISIS kembali muncul. ISIS saat ini tidak lagi menguasai wilayah luas seperti pada puncak kekuatannya, tetapi sejumlah sel kelompok tersebut masih menjadi perhatian keamanan. Pemerintah Irak kini memegang tanggung jawab utama dalam menghadapi ancaman tersebut. Bentuk hubungan keamanan bilateral antara Washington dan Baghdad setelah berakhirnya misi koalisi juga masih dapat berkembang melalui kerja sama yang lebih terbatas.
Selain ancaman ISIS, situasi kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran menjadi persoalan lain yang diperhatikan setelah penarikan AS. Sejumlah kelompok tersebut telah lama memiliki pengaruh dalam struktur keamanan dan politik Irak. Pemerintah Baghdad menghadapi tantangan untuk mengendalikan senjata di luar kendali langsung negara sekaligus menjaga keseimbangan hubungan dengan Washington dan Teheran. Perubahan kehadiran militer Amerika membuat kemampuan pemerintah Irak mengelola dinamika tersebut menjadi semakin penting.
Wilayah Kurdistan Irak juga menghadapi perubahan setelah pasukan dan peralatan militer Amerika ditarik. Pejabat Kurdi telah menyampaikan kekhawatiran mengenai berkurangnya perlindungan pertahanan udara dan perubahan dukungan keamanan setelah berakhirnya misi AS. Pada saat yang sama, pemerintah federal Irak menyambut penarikan sebagai tahap baru yang menempatkan tanggung jawab keamanan lebih besar pada institusi nasional. Perbedaan kekhawatiran tersebut memperlihatkan bahwa dampak penarikan dapat dirasakan secara berbeda di berbagai bagian Irak.
Pernyataan Trump mengenai kemungkinan mengirim kembali pasukan menunjukkan bahwa selesainya penarikan tidak menutup seluruh opsi militer Amerika Serikat di Irak pada masa mendatang. Keputusan semacam itu akan bergantung pada perkembangan ancaman serta hubungan antara Washington dan Baghdad. Untuk saat ini, Irak memasuki periode ketika pasukan keamanannya memegang tanggung jawab utama setelah berakhirnya misi koalisi. Perkembangan aktivitas ISIS, kelompok bersenjata dan stabilitas regional akan menjadi faktor yang menentukan arah hubungan keamanan kedua negara selanjutnya.