Jakarta, 17 November 2026 – Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Suyudi menjelaskan bahwa perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan dengan fokus pada pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi. Kepolisian juga terus mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar dari rangkaian dugaan penyadapan yang sebelumnya telah diungkap. Penetapan tersangka baru akan dilakukan apabila penyidik menemukan bukti yang memenuhi persyaratan hukum.
Dalam keterangannya, Suyudi menyebut penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Tim penyidik juga mengamankan sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan. Barang bukti berupa telepon genggam dan perangkat digital lainnya akan dianalisis untuk menelusuri komunikasi, perintah, serta kemungkinan hubungan antarpihak. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah aktivitas penyadapan hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi atau memiliki tujuan lain yang memenuhi unsur makar. Kapolri memastikan proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti masih terus berlangsung.
Kasus dugaan makar ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Dalam perkara penyadapan tersebut, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya diduga memiliki keterlibatan berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang sedang diselidiki aparat penegak hukum. Meski telah berstatus tersangka dalam perkara penyadapan, kepolisian menegaskan bahwa status tersebut tidak otomatis berlaku dalam penyidikan dugaan makar yang ditangani secara terpisah.
Sebelumnya, Polri telah menerbitkan laporan polisi mengenai dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penanganan perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah dilakukan pendalaman awal terhadap dugaan pelanggaran hukum. Tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin bertugas mengembangkan penyidikan dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kepolisian juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada kejaksaan sebagai bagian dari prosedur penanganan perkara. Pendalaman difokuskan pada tujuan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, serta kemungkinan penggunaan informasi yang diperoleh melalui kegiatan tersebut.
Pengusutan dugaan makar menjadi perhatian karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan teknologi penyadapan. Meski demikian, pembuktian tindak pidana makar memiliki unsur hukum tersendiri yang harus dibedakan dari dugaan penyadapan ilegal maupun akses tanpa hak terhadap sistem elektronik. Penyidik perlu memastikan adanya bukti yang dapat menjelaskan tujuan, tindakan, dan keterlibatan setiap pihak sebelum mengambil keputusan mengenai status hukum mereka. Kapolri menegaskan bahwa perkembangan penanganan perkara akan disampaikan setelah proses pemeriksaan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepolisian diharapkan menjalankan penyidikan secara profesional dan transparan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak yang diperiksa.