Gunungkidul, 9 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berencana menghentikan program pemberian pakan kepada kawanan monyet ekor panjang mulai 2027. Keputusan tersebut diambil setelah pelaksanaan program dinilai belum memberikan hasil optimal dalam mengurangi gangguan satwa liar terhadap lahan pertanian masyarakat. Selama ini, pemberian pakan dilakukan sebagai salah satu upaya mengalihkan perhatian monyet agar tidak memasuki kebun dan merusak tanaman warga. Namun, keberadaan kawanan monyet di sejumlah kawasan pertanian masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah daerah kini mempertimbangkan pendekatan penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar.
Program pemberian pakan sebelumnya diterapkan sebagai langkah penanganan terhadap meningkatnya aktivitas monyet ekor panjang di sekitar permukiman dan kawasan pertanian. Satwa tersebut kerap memasuki lahan warga untuk mencari makanan, terutama ketika ketersediaan sumber pakan alami di habitatnya berkurang. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi petani karena tanaman pangan dan hasil perkebunan berisiko mengalami kerusakan sebelum memasuki masa panen. Pemerintah daerah kemudian mencoba menyediakan makanan di lokasi tertentu dengan harapan kawanan monyet tidak lagi mendatangi lahan pertanian. Akan tetapi, hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa pemberian pakan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku satwa tersebut.
Evaluasi terhadap program menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali penggunaan anggaran penanganan konflik satwa liar. Pemberian makanan secara rutin membutuhkan biaya operasional dan pengawasan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan. Apabila gangguan terhadap pertanian tetap berlangsung, efektivitas penggunaan anggaran tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, pemberian pakan buatan secara terus-menerus berpotensi membuat satwa terbiasa bergantung pada sumber makanan dari manusia. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perilaku alami monyet dan meningkatkan kemungkinan interaksi dengan masyarakat apabila tidak dikelola secara tepat.
Persoalan gangguan monyet ekor panjang bukan merupakan masalah baru bagi masyarakat di sejumlah wilayah Gunungkidul. Kawasan perbukitan, hutan, dan lahan pertanian yang saling berdekatan memungkinkan satwa liar bergerak menuju area aktivitas manusia. Ketika sumber makanan alami tidak mencukupi, tanaman pertanian dapat menjadi sasaran kawanan monyet yang mencari pakan. Petani menghadapi tantangan karena harus menjaga tanaman sekaligus menghindari tindakan yang dapat membahayakan keselamatan manusia maupun satwa. Konflik tersebut membutuhkan penanganan yang mempertimbangkan kondisi lingkungan, pola pergerakan monyet, serta kebutuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian.
Penghentian program pemberian pakan pada 2027 membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan metode penanganan alternatif. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah penguatan pengelolaan habitat agar ketersediaan sumber makanan alami bagi satwa tetap terjaga. Perlindungan tanaman melalui penghalang fisik, pengawasan lahan, dan penggunaan metode pengusiran yang tidak melukai satwa juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan. Namun, setiap metode perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah serta mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kerja sama dengan instansi konservasi dan tenaga ahli diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru terhadap keseimbangan ekosistem.
Pemerintah daerah juga perlu melibatkan masyarakat dalam merumuskan langkah penanganan konflik monyet yang lebih tepat sasaran. Petani merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak kerusakan tanaman sehingga pengalaman mereka dapat menjadi bahan penting dalam proses evaluasi kebijakan. Pendataan mengenai lokasi gangguan, jenis tanaman yang terdampak, serta waktu kemunculan kawanan monyet dapat membantu menentukan prioritas penanganan. Edukasi mengenai cara menghadapi satwa liar juga diperlukan agar masyarakat tidak melakukan tindakan berbahaya ketika berhadapan dengan kawanan monyet. Melalui pendekatan yang melibatkan warga, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Rencana penghentian program pemberian pakan monyet pada 2027 menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap efektivitas penanganan konflik satwa liar di Gunungkidul. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran dan sumber daya secara lebih tepat untuk melindungi kegiatan pertanian masyarakat. Meski demikian, penghentian program perlu diikuti dengan langkah alternatif agar petani tidak menghadapi gangguan tanpa dukungan penanganan yang memadai. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan terus memantau perkembangan populasi dan aktivitas monyet di kawasan rawan konflik. Dengan pengelolaan yang terencana, perlindungan hasil pertanian dan kelestarian satwa liar diharapkan dapat berjalan secara seimbang tanpa menimbulkan kerugian berkepanjangan bagi masyarakat.