Jakarta, 5 November 2026 – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto meminta pengusutan menyeluruh terhadap insiden penembakan yang terjadi di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh. Peristiwa pada Rabu, 4 November 2026, tersebut mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan sejumlah orang mengalami luka-luka. Mugiyanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian yang berlangsung di tengah kegiatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berlandaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Insiden tersebut terjadi ketika aparat melakukan penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Keunari. Berdasarkan keterangan TNI Angkatan Darat, petugas sebelumnya telah melakukan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada penyelenggara kegiatan. Namun, upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga situasi berkembang menjadi kericuhan. Ketegangan kemudian berujung pada tindakan pengamanan yang disertai penggunaan senjata.
Mugiyanto menekankan bahwa setiap tindakan aparat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat. Penggunaan kekuatan, termasuk senjata, wajib memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai pengibaran bendera tidak boleh menjadi alasan terjadinya kekerasan yang mengancam nyawa manusia. Karena itu, seluruh rangkaian peristiwa perlu diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur.
Wamen HAM juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia dan berharap warga yang terluka memperoleh perawatan medis secara optimal. Ia menilai proses penyelidikan tidak cukup hanya mengungkap kronologi kejadian, tetapi juga harus memastikan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Hak korban dan keluarga untuk mendapatkan keadilan serta pemulihan harus menjadi perhatian. Pemerintah diharapkan dapat memastikan penanganan perkara berjalan tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan.
Sementara itu, TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa situasi sempat memanas akibat penolakan terhadap penertiban bendera dan pelemparan benda ke arah petugas. Dalam keterangannya, TNI AD menyebut personel menggunakan tembakan peringatan dengan munisi hampa sebelum memakai munisi karet. TNI AD melaporkan satu warga meninggal dunia, 13 warga mengalami luka-luka, dan enam personel TNI turut terluka. Keterangan tersebut masih perlu diuji melalui penyelidikan untuk memastikan penyebab jatuhnya korban serta kesesuaian tindakan aparat dengan ketentuan hukum.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut memastikan pemerintah akan menyelidiki insiden tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab sekaligus mencegah kejadian serupa terulang. Yusril juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan Bendera Bulan Bintang melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan unsur pemerintahan Aceh. Persoalan simbol daerah dinilai membutuhkan pendekatan hukum dan dialog yang mempertimbangkan kekhususan Aceh.
Mugiyanto mengingatkan bahwa perdamaian Aceh merupakan pencapaian penting yang harus terus dijaga setelah perjalanan panjang penyelesaian konflik. Ia berharap insiden di Pidie tidak berkembang menjadi ketegangan baru yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah. Penyelesaian persoalan melalui dialog serta penghormatan terhadap semangat Perjanjian Helsinki dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas daerah. Pemerintah diharapkan memastikan penyelidikan berjalan terbuka, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat Aceh.