Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeluhkan minimnya apresiasi atas prestasi yang diraih Kementerian HAM selama kepemimpinannya. Keluhan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Pigai memamerkan sejumlah capaian yang telah diraih Kementerian HAM. Salah satunya adalah predikat “Kualitas Tinggi” dari Ombudsman Republik Indonesia terkait opini kebijakan administrasi pelayanan publik.
“Hari ini kami mendapat predikat dari Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu kementerian yang mendapat opini kualitas tinggi,” kata Pigai dalam rapat kerja, Selasa (7/4/2026) .
Ia menegaskan bahwa predikat tersebut merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh lembaga pengawas pelayanan publik. “Kualitas tinggi adalah penilaian tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia,” ujarnya .
Pigai menyebut prestasi ini bukan yang pertama kali diraih. Pada tahun sebelumnya, Kementerian HAM juga berhasil mengantongi penghargaan serupa dari Ombudsman.
Keluhkan Minim Apresiasi
Di tengah paparan prestasinya, Pigai melontarkan keluhan bahwa capaian Kementerian HAM jarang mendapatkan apresiasi yang layak. Ia merasa kinerja kementeriannya kerap luput dari perhatian publik maupun DPR.
“Ini hasil kerja, hasil dukungan, hasil tuntunan, hasil pengarahan dari Komisi XIII dalam perjalanan kami selama satu setengah tahun ini,” ujar Pigai, seraya mengisyaratkan bahwa prestasi tersebut seharusnya mendapat pengakuan lebih .
Keluhan ini muncul di tengah catatan kritik yang kerap dialamatkan kepada Pigai sejak awal kepemimpinannya. Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi XIII DPR menilai kinerja Pigai tidak terlihat dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Kritik yang Sering Dialamatkan
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Siti Aisyah pernah melontarkan kritik tajam dalam rapat kerja pada 5 Februari 2026. Ia mengaku kecewa karena tidak melihat perubahan signifikan dalam penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM.
“Setelah 105 hari bekerja, kami enggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini,” ujar Siti dalam rapat di Gedung DPR .
Ia juga menyoroti kasus Rempang dan pagar laut yang dinilainya tidak mendapatkan respons cepat dari Kementerian HAM. “Saya enggak lihat bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?” tegas Siti .
Kritik serupa juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKB Mafirion yang membandingkan kinerja Pigai saat masih menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM. “Saya senang Pak Menteri waktu di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari ini, saya tidak lihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan di kementerian,” ujarnya .
Pembelaan Pigai
Menanggapi kritik tersebut, Pigai membela diri dengan menjelaskan perbedaan tugas Kementerian HAM dengan Komnas HAM atau LSM. Menurutnya, Kementerian HAM fokus pada pembuatan regulasi dan kebijakan, bukan turun langsung ke lapangan.
“DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan, kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI,” kata Pigai usai rapat .
Ia juga menyoroti capaian pemerintah dalam 100 hari pertamanya, yakni belum adanya satu pun orang yang dipenjara karena menghina pejabat negara. Menurutnya, ini menunjukkan kebebasan sipil tetap terjaga.
“Yang bisa kita sumbangkan bagi bangsa ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara,” ujar Pigai .
Cerita Masa Lalu
Dalam rapat perdana dengan Komisi XIII pada Oktober 2024, Pigai sempat menceritakan perjalanan hidupnya dari tukang parkir hingga menjadi menteri. Cerita itu ia sampaikan untuk menunjukkan pengalamannya dalam memahami persoalan HAM di Indonesia.
“Saya sendiri berasal dari tukang parkir di Depnakertrans, Kalibata. Saya tukang parkir, juru parkir. Setelah itu jadi honorer, kemudian CPNS, PNS, staf antar surat, staf khusus, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri,” ungkapnya .
Meskipun sering mendapat kritikan, Pigai tetap mengapresiasi dukungan Komisi XIII DPR yang dinilainya berkontribusi pada capaian Kementerian HAM saat ini.
“Saya kira ini pertemuan yang sangat kekeluargaan. Enggak ada tegang-tegangan. Karena semuanya ini saya kenal,” pungkasnya .