Jakarta, 18 Oktober 2026 – Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sesuai dengan arah dan tujuan konstitusi selama hampir dua tahun masa kepemimpinannya. Ketua Umum Gekira, Nikson Silalahi, menyampaikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah menunjukkan upaya menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, penyelenggaraan negara harus berorientasi pada perlindungan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta kontribusi terhadap perdamaian dunia. Penilaian tersebut disampaikan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo yang akan genap pada 20 Oktober 2026. Gekira memandang arah kebijakan sebagai salah satu unsur penting dalam mengevaluasi jalannya pemerintahan.
Nikson menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan banyaknya program yang diluncurkan. Menurutnya, penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian kebijakan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan tersebut tidak terbatas pada keamanan dan pertahanan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kebijakan di bidang pangan, kesehatan, energi, dan pendidikan menjadi perhatian dalam evaluasi pemerintahan.
Dalam bidang ketahanan nasional, Gekira menyoroti upaya pemerintah memperkuat ketersediaan pangan dan energi. Nikson memandang kedua sektor tersebut memiliki hubungan langsung dengan kemampuan negara melindungi masyarakat dari berbagai tekanan ekonomi. Ketahanan pangan diperlukan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, sedangkan ketahanan energi berperan dalam mendukung aktivitas industri dan kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga menempatkan pengembangan infrastruktur dasar serta penguatan pertahanan sebagai bagian dari agenda pembangunan. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut tetap perlu dilihat melalui pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Gekira turut memberikan perhatian terhadap sejumlah program sosial yang dijalankan pemerintahan Prabowo. Program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan pembangunan perumahan dipandang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nikson menilai program pemenuhan gizi memiliki potensi manfaat yang lebih luas karena melibatkan berbagai pelaku ekonomi lokal. Petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro dapat memperoleh peluang ekonomi melalui kebutuhan bahan pangan dalam pelaksanaan program. Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan pemerataan manfaat bagi kelompok sasaran.
Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu aspek yang disoroti Gekira dalam menilai arah pemerintahan. Nikson menyinggung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah untuk memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat lokal. Koperasi tersebut dirancang untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok, akses pembiayaan, penyimpanan hasil produksi, serta pemasaran produk masyarakat. Menurut pandangan Gekira, pengembangan kelembagaan ekonomi desa dapat membantu memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan warga. Pelaksanaan program tersebut membutuhkan tata kelola yang transparan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Selain kesejahteraan ekonomi, amanat mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai arah pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dukungan fasilitas belajar, tenaga pendidik, serta akses yang merata bagi masyarakat. Kebijakan pendidikan juga perlu memperhatikan kebutuhan generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan dunia kerja. Dalam kerangka konstitusi, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesempatan memperoleh pendidikan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan perlu dinilai melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Penilaian positif Gekira merupakan salah satu pandangan dalam dinamika evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo. Sebagai organisasi sayap Partai Gerindra, Gekira memiliki hubungan kelembagaan dengan partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, evaluasi terhadap kinerja pemerintah juga memunculkan pandangan berbeda dari sejumlah kalangan yang menyoroti kondisi ekonomi, pelaksanaan program prioritas, dan perlindungan kebebasan sipil. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan indikator yang jelas dalam mengukur keberhasilan kebijakan publik. Transparansi data, efektivitas anggaran, serta dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat menjadi unsur yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi.
Menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo, Gekira menegaskan pandangannya bahwa arah kebijakan nasional telah sejalan dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam konstitusi. Nikson Silalahi menilai perlindungan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan harus menjadi ukuran utama dalam melihat keberhasilan pembangunan. Meski demikian, kesesuaian arah kebijakan dengan amanat konstitusi merupakan penilaian yang perlu dibedakan dari hasil pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata dan menjangkau masyarakat secara merata. Evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.